Hasil survei online terkait sidang Kongres Rakyat Nasional (KRN) menunjukkan bahwa masalah antikorupsi dan penyelenggaraan pemerintahan bersih merupakan salah satu topik yang paling diperhatikan para pengguna internet dalam enam tahun terakhir. Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa melancarkan kampanye pemberantasan korupsi sejak Sidang Kongres Nasional ke-18 PKT November tahun 2012. Upaya pemberantasan korupsi PKT mendapat dukungan luas masyarakat. Para wakil KRN dan anggota Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok kali ini memuji hasil-hasil yang dicapai PKT dalam pemberantasan korupsi, sementara juga telah mengemukakan banyak usulan.

Dalam kampanye pemberantasan korupsi tersebut, pegawai negeri pun menjadi salah satu kelompok yang paling disoroti masyarakat saat ini. Kehidupan sebagian pegawai negeri memang telah mengalami perubahan di tengah aksi pemberantasan korupsi.

Perdana Menteri Li Keqiang dalam Laporan Pekerjaan Pemerintah menunjukkan, pemerintah tahun ini akan tetap beroperasi dengan mengutamakan prinsip hemat. Biaya operasi sehari-hari akan terus dikurangi. Tahun ini pemerintah akan memberlakukan reformasi terkait mobil dinas. Li Keqiang menekankan, pemerintah berbagai tingkat diminta untuk membuka rancangan anggaran belanja dan pendapatan kepada masyarakat untuk diawasi, termasuk biaya operasi pemerintahan.

Yang patut diperhatikan ialah, di sela berlangsungnya KRN dan MPPR saat ini, Komisi Disiplin PKT di situs webnya memublikasikan kasus Wakil Gubernur Provinsi Yunnan Shen Peiping dengan tuduhan terlibat pelanggaran disiplin dan peraturan yang serius. Menurut statistik kasar, tercatat 21 pejabat tingkat menteri atau provinsi dan lebih dari 70 pejabat tingkat direktur atau kepala biro diperiksa atas tuduhan korupsi dan tuduhan lainnya sejak sidang Kongres Nasional ke-18 PKT tahun 2012. Menurut data Departemen Pengawasan dan Pemeriksaan Komisi Disiplin PKT, sebanyak 182 ribu kader di seluruh negeri diberikan peringatan sebagai sanksi karena melanggar disiplin PKT pada tahun lalu. Sementara itu, 36,907 pejabat diperiksa terkait kasus korupsi, sedangkan 30,420 anggota PKT dikenakan sanksi karena melanggar "Peraturan Delapan Pasal". Dari data tersebut terlihat betapa besar skala pemberantasan korupsi yang tengah berlangsung.

Intensitas dan skala pemberantasan korupsi tahun ini dipercaya akan melebihi tahun lalu. Tidak sedikit wakil KRN mengajukan untuk menjadikan hasil pemberantasan korupsi tersebut sebagai landasan untuk membina tata hukum yang kokoh untuk meletakkan dasar kekuasaan yang kuat.

Wakil KRN, Wu Qing yang juga seorang pengacara mengajukan rancangan proposal kepada sidang KRN. Ia mengusulkan KRN sesegera mungkin menyusun Undang Undang Antikorupsi, yang menurutnya seharusnya melibatkan berbagai perincian terkait pemangkuan jabatan serta penarikan kembali aset yang diperoleh pejabat yang tersangkut kasus korupsi dan lain sebagainya.

KRN telah memulai diskusi mengenai legislasi antikorupsi tahun ini. KRN juga akan membahas transparansi dan keterbukaan pelantikan dan pemberhentian pejabat.