XINHUA: Sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional (KRN) Tiongkok berlangsung di Beijing dari tanggal 5 hingga 13 Maret 2014. Sidang dihadiri sebanyak 2.910 wakil. Dalam sidang tersebut diluluskan Laporan Pekerjaan Pemerintah yang disampaikan Perdana Menteri Li Keqiang, Program Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional tahun 2014, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional pemerintah pusat dan daerah serta dokumen lainnya.

Menurut keterangan, telah dilakukan sebanyak 16 perbaikan terhadap Laporan Pekerjaan Pemerintah, termasuk 6 perbaikan terkait pekerjaan titik berat pemerintah sepanjang tahun 2014.

KRN merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Tiongkok. Susunan wakil KRN selain berasal dari petani dan buruh, juga terdiri atas pemimpin negara serta pejabat berbagai tingkat dan tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kalangan sosial.

Sistem KRN membantu rakyat mengatasi masalah-masalah yang kongkret dan riil dalam kehidupan. Dalam 60 tahun terakhir, KRN meluluskan empat UU dan beberapa amandemen UU. KRN berfungsi menanggapi keprihatinan masyarakat dalam bentuk legislasi untuk menjamin kelancaran reformasi utama Tiongkok di atas dasar hukum. Upaya KRN untuk meningkatkan kualitas legislasi telah memperoleh pujian luas masyarakat.

Sebagai lembaga rutin kekuasaan tertinggi negara, Komite Tetap KRN meningkatkan intensitas pengawasan terhadap pemerintah, Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat dalam satu tahun terakhir.

Sistem KRN merupakan sistem politik mendasar di Tiongkok. Hasil praktek membuktikan bahwa sistem tersebut merupakan sistem yang sesuai dengan keadaan dalam negeri Tiongkok, sistem yang mencerminkan hakikat Tiongkok sebagai negara sosialis, serta sistem yang menjamin rakyat berperan sebagai tuan di negara sendiri. Sistem KRN perlu diperbaiki seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

Sebagian wakil KRN berpendapat, pelaksanaan dan penyempurnaan sistem KRN membutuhkan perbaikan legislasi. Dalam proeses legislasi, hak partisipasi masyarakat dalam KRN perlu ditingkatkan. KRN diusulkan supaya meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu dengan menggunakan hak interpelasi dan hak investigasi terhadap kasus khusus. Selain itu cara pemilihan wakil KRN juga perlu diperbaiki, agar para wakil yang terpilih bermutu terpadu, berkemampuan memadai dan berkewibawaan publik. Komisi khusus dalam KRN perlu ditingkatkan fungsinya dan seharusnya diberikan hak pengawasan, hak investigasi dan hak untuk mengajukan rancangan. Berbagai komisi khusus KRN disarankan agar sedapat mungkin menyerap tokoh-tokoh yang profesional.