Menurut laporan media Thailand, Perdana Menteri Demisioner Thailand Yingluck Shinawatra kemarin (17/4) mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang waktu persiapan kesaksian terhadap kasus perubahan personil yang melanggar konstitusi.
Harian The Nation Thailand dalam mengutip perkataan juru bicara Mahkamah Konstitusi Pimol Thampithakpong mengatakan, Yingluck telah menyatakan kepada pengadilan melalui pengacaranya, yaitu membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan bukti terkait. Ia berharap dapat menunda batas waktu dari tanggal 18 April ke 15 hari ke depan.
Direktur Pemeriksaan Kasus Khusus Thailand Tharit Pengdit menyatakan, walaupun akhirnya Yingluck diputuskan telah melanggar konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga tidak berhak untuk menuntut seluruh kabinet demisioner mundur, karena hal ini juga melanggar peraturan tertentu dalam konstitusi.