XINHUA: Menteri Ekonomi Yuko Obuchi dan Menteri Urusan Hukum Midori Matsushima Kabinet Jepang berturut-turut mengajukan peletakan jabatan Senin lalu (20/10) dan telah disahkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Baik Yuko Obuchi maupun Midori Matsushima merupakan pejabat bintang yang masuk susunan Kabinet baru Shinzo Abe pada September lalu. Mereka juga adalah tokoh simbolis dalam pelaksanaan kebijakan "memandang penting kemampuan wanita" Shinzo Abe. Analis berpendapat, dua pejabat wanita tersebut meletakkan jabatan pada hari yang sama merupakan pukulan berat bagi pemerintahan Shinzo Abe, dan hal itu pasti akan menurunkan tingkat dukungan terhadap Kabinet Shinzo, bahkan akan mempengaruhi operasi pemerintahan Shinzo pada masa mendatang. Yuko Obuchi meletakkan jabatan karena terlibat dalam skandal dana politik, sedangkan Midori meletakkan jabatan karena membagi-bagikan ribuan kipas bundar yang berisi penerangan dirinya di daerah pemilihan, sehingga melanggar ketetapan UU Pemilihan Pegawai yang melarang pemberian barang berharga kepada para pemilih.
Skandal yang melibatkan kedua pejabat wanita tersebut diungkapkan media belum lama berselang dan dikecam keras partai-partai oposisi dalam beberapa hari lalu. Partai Demokrat sebagai partai oposisi terbesar bahkan mengajukan permohonan kepada pengadilan Tokyo untuk menyelidiki kasus Midori.
Mayoritas anggota Partai Liberal Demokrat berpendapat bahwa skandal dana politik yang melibatkan Yuko cukup serius, dan upaya menutupinya hanya akan membuat perkara itu memburuk lebih lanjut. Sedangkan Midori yang berkapasitas sebagai Menteri Urusan Hukum diselidiki, pengadilan akan lebih mempersulitkan pemerintahan Shinzo Abe. Peletakan jabatan kedua pejabat wanita itu akan bermanfaat bagi Shinzo Abe untuk mengontrol kerugiannya terhadap pemerintah, dan juga dapat membebaskan diri dari kecaman dan pengusutan tanggung jawab oleh partai oposisi dalam sidang rutin Kongres. Dengan demikian Shinzo Abe akan terhindar dari terulangnya nasib turun takhta yang dialaminya dalam masa baktipertama sebagai Perdana Menteri.
Shinzo Abe mengakui dirinya harus memikul tanggung jawab atas peletakan jabatan kedua pejabat wanita tersebut. Media menunjukkan, Shinzo Abe melantik lima menteri wanita Kabinet demi dukungan masyarakat, namun ia mengabaikan tugasnya dalam melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum pelantikan, sehingga perombakan kabinet kali ini membuahkan hasil sebaliknya.
Hasil survei yang dilakukan kantor berita Kyodo News menunjukkan, tingkat dukungan Kabinet Shinzo Abe telah turun hingga 48 persen, atau jatuh 7 poin dibandingkan bulan lalu. Sementara itu tingkat menentang naik dari 29 persen bulan lalu menjadi 40 persen.
Analis berpendapat, kegagalan yang dialami pemerintahan Shinzo akan menimbulkan pengaruh sampai ke bidang diplomatik Jepang. Shinzo Abe saat ini terburu-buru memperoleh hasil di bidang diplomasi untuk merebut kembali tingkat dukungan masyarakat. Kyodo berpendapat, pemerintahan Shinzo menghadapi ujian berat yang mengancam ambisinya untuk berkuasa panjang.
