Luhut Binsar Penjaitan selaku penasehat militer Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, perlengkapan dan fasilitas pertahanan Indonesia tertinggal 10 tahun dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ia berpendapat Indonesia perlu segera meningkatkan modernisasi perlengkapan militer untuk membela kedaulatan udara dan laut. Dilaporkan, anggaran belanja militer Indonesia akan mencapai US$ 20 miliar pada tahun 2019, atau 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurut statistik tahun 2011, TNI-AU Indonesia memiliki kekuatan 34 ribu tentara, dan Angkatan Laut memiliki kekuatan 74 ribu tentara. Dua angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan populasi sebanyak 250 juta orang di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan kekuatan militer Singapura dan Malaysia, Angkatan Bersenjata Indonesia masih unggul dari segi jumlah tentara, namun tingkat modernisasinya memang kalah jika dibanding kedua negara tersebut.

Luhut mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan taraf kekuatan Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk menghadapi ancaman pertikaian di perairan Laut Tiongkok Selatan. Luhut mengatakan, TNI-AL perlu dilengkapi lebih banyak kapal perang guna meningkatkan daya patroli di laut. Selain itu, TNI-AU berencana membeli dua unit pesawat Hercules C-130 untuk meningkatkan kemampuan transportasi AU.

Presiden Jokowi menegaskan akan membangun Indonesia sebagai negara kuat maritim, dan perwujudan ambisi ini tentunya tidak bisa terpisahkan dari dukungan AL dan AU yang kuat. Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan negara dengan populasi terbanyak di ASEAN penting peranannya di bidang politik dan urusan regional ASEAN, namun kurang dalam pengaruh militer.

Seiring dengan beralihnya fokus dunia ke kawasan Asia Tenggara, khususnya setelah insiden penyadapan telepon oleh AS dan Australia terhadap Indonesia, maka pemerintah Indonesia telah menyadari betapa pentingnya memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Sebelumnya, anggaran belanja militer Indonesia hanya sebesar 0,8 persen dari seluruh PDB. Ke depannya proporsi ini akan meningkat hingga 1,5 persen pada masa mendatang untuk memenuhi strategi keamanan pertahanan baru yang disusun Presiden Jokowi.