Sidang ke-3 Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) Tiongkok ke-12 akan ditutup sore hari ini (13/3) setelah menyelesaikan berbagai agenda.

Mempertahankan persatuan dan demokrasi merupakan dua topik penting dan tradisi MPPR serta manifestasi permusyawaratan atas urusan negara. Selama sidang MPPR, baik memeriksa laporan pekerjaan MPPR, laporan keadaan pekerjaan mosi, ataupun mendengar dan membahas laporan pekerjaan pemerintah serta laporan lainnya, para wakil MPPR selalu dengan tulus membahas urusan negara, bersama-sama mengusahakan perkembangan.

Tahun ini merupakan tahun kunci untuk memperdalam reformasi secara keseluruhan dan tahun pengelolaan negara berdasarkan undang-undang serta tahun terakhir Repelita ke-12, tugas reformasi, pembangunan dan kestabilan sangat berat dan sulit. MPPR memainkan sepenuhnya peranannya sebagai jalur utama bagi permusyawaratan demokrasi dan lembaga permusyawaratan khusus, para wakil MPPR juga mengembangkan keunggulannya dalam pengetahuan profesional dan berhubungan erat dengan massa, mengadakan penyelidikan dan penelitian terhadap masalah-masalah penting, secara luas menerima pendapatan dan usulan, mencerminkan permintaan massa, secara ilmiah mengumpulkan pengalaman lapisan bawah, menjadi penasihat partai dan pemerintah.

Untuk mewujudkan target strategis pembangunan masyarakat sejahtera pada tahun 2020, level modernisasi pengelolaan negara harus ditingkatkan, maka perlu membentuk sistem demokrasi dan sistem tata hukum yang lebih matang. Untuk terwujudnya target tersebut, berbagai partai politik, negara dan masyarakat perlu bekerja sama, rakyat perlu berupaya bersama. Melepas pandang ke hari depan, proses demokrasi Tiongkok dan proses modernisasi pengelolaan negara akan saling mendorong, mendorong modernisasi pengelolaan dengan demokrasi, meningkatkan partisipasi dalam permusyawaratan, memperluas demokrasi dalam partisipasi, meningkatkan level pengelolaan negara dalam demokrasi.