Pada Juni mendatang, Pengadilan Hukum Laut Internasional akan mengumumkan hasil arbitrase kasus masalah Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang diajukan Filipina. Tiongkok jauh sebelumnya telah menyatakan "tidak menerima dan tidak menyertai" kasus tersebut. Persatuan Jurnalis Tiongkok kemarin (3/5) menggelar temu wicara terkait kasus arbitrase LTS yang diajukan Filipina.

Ahli masalah LTS Tiongkok, Li Guoqiang menyatakan, kasus arbitrase masalah LTS yang diajukan Filipina bukan hanya masalah hukum, tapi juga merupakan masalah politik terkait kedaulatan. Tiongkok berpegang teguh pada pendirian "tidak menerima dan tidak menyertai" kasus tersebut. Selain itu, Tiongkok berkeyakinan dapat memelihara perdamaian dan kestabilan kawasan LTS bersama dengan negara-negara ASEAN tanpa intervensi pihak ketiga.

Li Guoqiang mengatakan, Tiongkok adalah negara yang paling awal menemukan dan menamakan pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan, sekaligus adalah negara yang paling awal melaksanakan administrasi di pulau-pulau tersebut. Berdasarkan sejumlah bukti sejarah dan hukum yang kuat, Tiongkok memiliki kedaulatan, yurisdiksi dan hak-hak maritim lainnya terhadap pulau-pulau di LTS.