Komisi Penasihat Rakhine yang dilantik pemerintah Myanmar pada pekan lalu telah menyerahkan laporan jangka menengah dan usulan kepada pemerintah. Laporan meminta pemerintah segera dan secara menyeluruh membuka akses memasuki daerah Rakhine kepada organisasi bantuan kemanusiaan dan media.

Komisi Penasihat Rakhine terdiri atas mantan Sekjen PBB Kofi Annan, 6 ahli Myanmar dan 3 ahli internasional. Komisi penasihat didirikan pada September tahun lalu atas undangan pemimpin senior Aung San Suu Kyi dan pemerintah Myanmar. Tugas utamanya adalah mengupayakan solusi untuk mengakhiri bentrokan antara penganut agama Buddha dan penganut agama Islam di negara bagian Rakhine.

Beberapa jam setelah laporan tersebut dirilis, Kantor Menteri Senior Myanmar mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa sebagian besar dari 30 lebih usulan yang diajukan Komisi Penasihat akan segera dilaksanakan, dengan harapan dapat membawa dampak semaksimal mungkin. Sedangkan sebagian kecil proposal lainnya akan dilaksanakan atas pertimbangan situasi lokal.