Wakil Presiden AS Mike Pense pada hari Senin (17/4) mengunjungi Zona Non Militer Korea Selatan-Korea Utara, dan secara terpisah mengadakan pertemuan dengan Pejabat Presiden Korsel Hwang Kyo-ahn dan Ketua Parlemen Chun Sye-lyun. Ketika bersama Hwang Kyo-ahn menghadiri jumpa pers seusai pertemuan, Pense menyatakan, AS berharap dapat mendesak Korea Utara meninggalkan program nuklirnya melalui cara damai, namun AS juga akan mempertimbangkan segala alternatif.

Ketika mengunjungi Zona Non Militer Korsel-Korut, Pense menyatakan bahwa kesabaran strategis AS terhadap Korut telah berakhir.

Terkait pernyataan Pense, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan, Rusia tidak menganggap AS mempunyai kesabaran strategis terhadap Korut. Ia menyatakan, AS telah mengambil tindakan pembatasan yang sangat keras kepada Korut. Sementara itu, Dewan Keamanan juga menjatuhkan sanksi yang sangat keras dan juga berkali-kali melayangkan kecaman keras kepada Korut.

Lavrov berpendapat, jika AS secara pihak mengamcam Korut dengan kekuatan militer, ini merupakan langkah yang sangat berahaya. Rusia mengharapkan aksi sepihak yang diambil AS seperti di Suriah tidak terulang kembali.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Lu Kang kemarin menyatakan, AS adalah pihak terkait masalah semenanjung yang paling penting, Tiongkok menyambut AS memainkan peranan positif dalam penyelesaian masalah Semenanjung Korea secara damai. Lu Kang mengatakan pula, mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea melalui dialog dan konsultasi, dan memelihara perdamaian dan stabilitas semenanjung Korea, adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah di semenanjung Korea, juga adalah pendirian yang dipegang teguh oleh pemerintah Tiongkok.

Jubir PBB Stephane Dujarric dalam jumpa pers kemarin menyatakan, PBB sangat prihatin dengan ketegangan yang semakin meningkat di Semenanjung Korea, dan menyerukan berbagai pihak terkait meningkatkan upaya diplomatik. Aksi peluncuran rudal Korut sangat mengkhawatirkan, PBB menghimbau Korut mengambil segala tindakan untuk meredakan situasi. Dujarric mengatakan, resolusi terkait Dewan Keamanan PBB harus dilaksanakan secara menyeluruh. Dewan Keamanan menegaskan kembali, akan mengupayakan sebuah rancangan penyelesaian secara damai, diplomatik dan politik.