Sidang Majelis Umum PBB dalam resolusinya kemarin (15/6) memutuskan untuk merestruktur kerangka anti terorisme, mendirikan kantor anti terorisme, guna berkoordinasi dengan upaya sistem PBB terkait anti terorisme, mendukung para anggota untuk membina kemampuan anti terorisme.
Ketua Majelis Umum PBB Peter Thomsen di depan sidang mengatakan, resolusi tersebut merupakan reformasi lembaga pertama yang penting sejak Antonio Guterres memangku jabatan sekjen PBB. Diterimanya resolusi akan meningkatkan kemampuan para anggota untuk melaksanakan Strategi Anti Terorisme Global PBB.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan sambutan atas penerimaan resolusi tersebut. Guterres mengatakan, anti terorisme dan mencegah ekstremisme kekerasan merupakan hal utama untuk menanggapi ancaman yang kian bertambah terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Ia berharap reformasi kerangka anti terorisme PBB dapat meningkatkan upaya PBB untuk mencegah konflik, mendorong perdamaian dan perkembangan kekal.