XINHUA: Duta Besar Korea Utara untuk India, Kye Chun Yong belum lama yang lalu mengatakan kepada media bahwa apabila permintaan Korea Utara dapat dipenuhi, maka Korea Utara dapat mengadakan perundingan tentang penghentian sementara uji coba peluru kendali. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyebut bahwa Korea Utara tahu benar apa yang harus dilakukannya sebelum AS setuju berkomunikasi dengan mereka, yakni mematuhi denuklirisasi. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah memberikan keterangan tentang kebijakannya mengenai masalah Semenanjung Korea. Sementara itu, Tiongkok tetap seperti biasanya, yaitu terus mendorong masalah nuklir Semenanjung Korea agar kembali ke meja perundingan dan dialog.

Para pengamat menunjukkan, baru-baru ini, Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok dan AS berturut-turut telah menyatakan sikapnya mengenai masalah nuklir Semenanjung Korea, kini masalah tersebut tengah berada di periode jendela yang krusial.

Pertama-tama yang perlu dilihat adalah kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara. Belum lama yang lalu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in memberikan keterangan tentang kebijakannya terhadap masalah Semenanjung Korea, yang terutama berfokus pada tiga bidang, yakni pertama, menekankan fungsi dialog dan tidak mencabut sanksi. Kedua, mengajukan kebijakan paralel antara "denuklirisasi" dengan perbaikan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Ketiga, menekankan "dominasi" Korea Selatan, namun melakukan "konsultasi erat" dengan AS.

Yang patut diperhatikan ialah Pembantu Khusus Presiden Korea Selatan untuk Urusan Diplomatik dan Reuni mengatakan, Korea Selatan perlu menunjukkan sikap yang lebih luwes dalam masalah nuklir Semenanjung Korea. Korea Utara melakukan uji coba peluru kendali yang dapat membawa hulu ledak nuklir karena merasa terancam, apabila Korea Selatan dan AS memperkecil skala latihan militer, dan tentara AS menahan diri dalam penempatan senjata strategis, maka hal itu diyakini dapat meredakan ketegangan situasi saat ini.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump dalam pertemuannya dengan Anggota Dewan Negara Tiongkok Yang Jiechi pada 22 Juni lalu mengatakan, AS menantikan kerja sama dengan Tiongkok dalam masalah nuklir Semenanjung Korea agar dapat sedini mungkin mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Koea.

Beberapa media dan sejumlah cendekiawan AS berpendapat, dibandingkan masa lalu, pemerintah AS tidak mengubah sikapnya dalam upaya denuklirisasi Semenanjung Korea. Namun yang berbeda dengan pemerintah Barack Obama, pemerintah Donald Trump menegaskan perlunya memberikan tekanan kepada Korea Utara, termasuk tekanan militer dan sanksi ekonomi. Dalam penyelesaian masalah nuklir Semenanjung Korea, Trump menekankan "intervensi dan partisipasi semaksimal mungkin", termasuk pendekatan diplomatik dan dialog melalui berbagai jalur.

Hal lain yang patut diperhatikan ialah Korea Utara telah menunjukkan sikap yang baru. Korea Utara baru-baru ini mengimbau pemerintah baru Korea Selatan menghentikan kebijakan memusuhi Korea Utara yang dijalankan pemerintah sebelumnya dan melaksanakan Deklarasi Bersama yang dicapai Korut dan Korsel pada 15 Juni tahun 2000 sebagai jalan keluar bagi perbaikan hubungan Utara dan Selatan.

Tiongkok dan AS belum lama lalu mengadakan dialog diplomatik dan keamanan putaran pertama. Tiongkok menekankan pendirian denuklirisasi Semenanjung Korea dan penyelesaian masalah melalui konsultasi. Tiongkok mengimbau berbagai pihak secara menyeluruh dan ketat melaksanakan resolusi-resolusi Dewan Keamanan, serta sedini mungkin memulihkan dialog dan perundingan.

Para analis berpendapat, terkait masalah nuklir Semenanjung Korea, berbagai pihak baru-baru ini telah menyatakan pendiriannya masing-masing. Masyarakat internasional, khususnya berbagai pihak terkait masih perlu terus memberikan upayanya demi meredakan ketegangan situasi di Semenanjung Korea secara sungguh-sungguh.