Berkenaan dengan perkataan Presiden AS Donald Trump bahwa tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan aksi militer di Venezuela, sejumlah pemerintah negara-negara Amerika pada hari Sabtu lalu (12/8) menyatakan dengan tegas menentang aksi militer negara mana pun mencampuri situasi politik Venezuela, dan mendesak penyelesaian krisis dengan dialog atau melalui jalur diplomatik dan politik. Pada hari yang sama, Majelis Konstituante Venezuela memutuskan untuk memajukan pemilu lokal yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Desember tahun ini ke bulan Oktober.

Donald Trump pada Jumat lalu (11/8) mengatakan, AS memiliki sejumlah besar pilihan dalam menghadapi situasi Venezuela, dan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan aksi militer. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menanggapi hal ini dengan mengatakan, tidak peduli apa pun yang terjadi, tentara Venezuela akan selalu berupaya memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ia juga menuding bahwa perkataan Trump gila dan ekstremis.

Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza pada Sabtu lalu (12/8) mengatakan, pihaknya mengecam keras semua ancaman militer pemerintah AS terhadap Venezuela, dan menghimbau negara-negara Amerika Latin bersatu untuk memelihara perdamaian regional. Arreaza menambahkan, rakyat dari semua negara harus menentang AS yang memaksakan gagasan dan sistemnya kepada negara lain dengan kekerasan dan perang.

Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay, empat pencipta Mercosur (Pasar Bersama Selatan), pada hari Sabtu lalu (12/8) mengumumkan komunike bersama yang menentang intervensi aksi militer dalam situasi Venezuela. Menurut komunike tersebut, dialog dan diplomasi adalah jalur satu-satunya yang dapat diterima untuk menyelesaikan krisis Venezuela, dan penolakan terhadap kekerasan serta aksi militer adalah dasar bagi penyelesaian masalah domestik maupun internasional manapun.

Kementerian Luar Negeri Meksiko mengumumkan, pihaknya menegaskan kembali Pernyataan Lima yang dicapai Menlu 17 negara Amerika, mengecam Venezuela merusak ketertiban demokrasi, tidak mengakui kesah-an Majelis Konsitutante Venezuela, juga menentang penyelesaian masalah Venezuela dengan kekerasan. Meksiko akan menggunakan segala upaya diplomasi yang memungkinkan, untuk memperbaiki demokrasi Venezuela melalui konsultasi yang damai.

Kementerian Luar Negeri Peru mengumumkan pernyataan bahwa pihaknya mengecam ancaman atau kekerasan terhadap Venezuela yang tidak diberikan wewenang oleh Dewan Keamanan PBB. Perundingan adalah jalur satu-satunya yang dapat diterima untuk memulihkan ketertiban demokrasi. Keinginan menggunakan kekerasan apapun akan merusak target Venezuela untuk memulihkan demokrasi, dan juga melanggar prinsip Piagam PBB.

Presiden Bolivia Juan Evo Morales Ayma di media sosial mengecam ancaman kekerasan Trump terhadap Venezuela, dan menghimbau negara-negara di Amerika Selatan untuk tidak diam terhadap ucapan pemimpin AS.

Pada hari Sabtu lalu (12/8), Majelis Konsituante Venezuela mengadakan sidang pleno, dan meluluskan resolusi yang mengecam ancaman kekerasan AS terhadap Venezuela, serta resolusi yang memajukan pemilu lokal ke bulan Oktober mendatang. Menurut resolusi, pemilu lokal seharusnya diadakan pada akhir tahun lalu, namun aksi kekerasan golongan oposisi yang berlarut-larut mengganggu ketertiban pemilihan, sehingga pemilihan ditunda hingga bulan Desember tahun ini. Setelah pemilihan Majelis Konstituante berjalan dengan damai, pengadaan pemilihan daerah sebelum waktunya akan bermanfaat dalam menutup perselisihan dalam negeri dengan pemberian suara yang transparan dan terbuka.