Presiden AS Donald Trump pada Senin (14/8) di Gedung Putih menandatangani sebuah Memorandum Administrasi untuk mengizinkan wakil perdagangan AS melakukan penyelidikan terhadap apa yang disebut sebagai 'praktik perdagangan Tiongkok', termasuk isu terkait hak atas kekayaan intelektual. Analis berpendapat, jika AS memutuskan untuk melaksanakan penyelidikan secara sepihak dengan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974, ini tidak hanya akan secara serius merusak hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-AS, juga akan mengakibatkan AS terperosok dalam jurang kesulitan.

Trump dalam pidato sebelum penandatanganan Memorandum tersebut mengatakan, dia telah menugaskan wakil perdagangan Robert Lighthizer untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan dalam kebijakan dan praktik Tiongkok terkait masalah HaKI, sehingga dapat diputuskan apakah perlu mengadakan penyelidikan yang didasarkan UU Perdagangan 1974.

Isi dalam UU Perdagangan 1974 mengenai liberalisasi perdagangan dan perlindungan HAKI masing-masing disebut sebagai 'Super 301' dan 'Spesial 301'. Jika Kantor Perwakilan Perdagangan AS atau USTR mengkonfirmasi bahwa kebijakan mitra dagang tertentu melanggar persetujuan perdagangan, atau ditetapkan secara sepihak oleh AS sebagai kebijakan yang tidak adil atau tidak rasional, maka AS boleh segera melancarkan balasan secara sepihak dan memaksa.

Jika Lighthizer memutuskan untuk mengadakan penyelidikan, diperkirakan membutuhkan waktu setahun.

Pada hari yang sama, juru bicara Kementerian luar Negeri Tiongkok Hua Chunying memberikan tanggapannya. Ia mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok selalu memandang penting perlindungan HAKI, dan telah mencapai hasil yang diakui secara umum. Dalam situasi kini, perang perdagangan tidak memiliki masa depan, tidak akan ada pihak manapun yang menang, hanya akan mendatangkan kekalahan di kedua belah pihak.