Sistem kerja sama multi partai dan musyawarah politik di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok ( PKT ) merupakan sistem politik pokok di Tiongkok, juga merupakan sistem partai politik yang sesuai dengan keadaan nyata di Tiongkok dan mempunyai ciri khas Tiongkok. Dewan Nasional MPPR sebagai wadah penting berbagai partai dan golongan demokratis, organisasi rakyat, tokoh-tokoh berbagai etnis dan berbagai kalangan untuk membahas dan ambil bagian dalam urusan pemerintahan serta bekerja sama dalam persatuan disebut sebagai badan musyawarah dan konsultasi tertinggi di Tiongkok. Melalui platform penting itu, PKT dan pemerintah sering mengadakan musyawarah dengan MPPR mengenai sejumlah masalah penting untuk mendengarkan pendapat dan usulan mereka. MPPR juga mengorganisasi berbagai partai, golongan, organisasi dan tokoh berbagai etnis dan kalangan yang ambil bagian dalam MPPR untuk membahas urusan penting negara, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan lembaga negara dan stafnya, dan mengemukakan pendapat-pendapat kritik.
MPPR mempunyai kerepresentatifan yang luas. Dewan Nasional MPPR terdiri dari wakil-wakil dari PKT, berbagai partai dan golongan demokratis, tokoh non partai, wakil-wakil organisasi rakyat, berbagai etnis minoritas dan berbagai kalangan, serta wakil-wakil dari daerah-daerah administrasi khusus Hong Kong dan Makau, saudara-saudara setanah air Taiwan, bekas perantau Tionghoa yang kembali ke tanah air dan tokoh-tokoh undangan khusus, yang mewakili 34 golongan dan lapisan. Dalam MPPR, tokoh-tokoh dari berbagai partai dan golongan, etnis serta penganut kepercayaan dan agama yang berbeda bersama-sama membahas dan ambil bagian dalam urusan pemerintahan. Dalam sidang MPPR, segala pendapat boleh diutarakan dengan sepenuhnya, hak demokrasi para anggota MPPR mendapat perlindungan yang penuh. Sementara itu, MPPR merupakan pula tempat penting kerja sama multi partai. PKT yang berkuasa serta delapan partai dan golongan demokratis merupakan bagian penting MPPR. Partai-partai dan golongan demokratis boleh mengutarakan pendapatnya di MPPR atas nama partai dan golongan, dan melakukan berbagai kegiatan untuk membahas dan ambil bagian dalam urusan pemerintahan.
Menurut anggaran dasar MPPR, anggota MPPR boleh melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan berbagai cara, serta menyalurkan keinginan dan tuntutan masyarakat berbagai kalangan. Di antaranya, cara paling langsung dan paling efektif ialah mengajukan mosi mengenai kebijakan penting negara dan masalah-masalah penting dalam kehidupan sosial. Dalam prakteknya, banyak isi yang disinggung dalam mosi-mosi itu pada akhirnya termanifestasi dalam kebijakan yang dirumuskan pemerintah.
Di Tinogkok, banyak pakar dan ilmuwan dari berbagai bidang adalah anggota MPPR. Dari sudut dan bidang yang berbeda, mereka aktif menyumbang pikiran bagi perkembangan dan pembangunan Tiongkok. Banyak pendapat dan usul mereka diterima oleh pemerintah dan memainkan peranan pendorong yang positif bagi perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial di Tiongkok.
Masa bakti setiap Dewan Nasional MPPR adalah 5 tahun, dan setiap tahun mengadakan sekali sidang paripurna. Sidang paripurna ke-3 Dewan Nasional ke-10 tahun ini akan dihadiri lebih 2.200 anggota.
Di depan sidang tahunan Dewan Nasional MPPR kali ini, masalah titik panas yang menjadi perhatian para anggota antara lain kebijakan pemerintah mengenai pertanian, pedesaan dan petani, reformasi badan usaha milik negara, perkembangan selaras antara kota, desa dan daerah, serta masalah-masalah antikorupsi dan pembangunan pemerintahan bersih, keamanan dan ketertiban masyarakat, keadilan peradilan, penempatan tenaga kerja dan pembangunan sistem jaminan sosial.
